Surat Presiden (surpres) mengenai pergantian Panglima TNI belum dikirim pemerintah ke DPR hingga Kamis, 8 Oktober 2026. Kepastian itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, di tengah kabar yang menyebut Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak berpeluang menggantikan Jenderal Agus Subiyanto.
“Belum, belum ada sampai sekarang,” kata Bambang saat ditanya mengenai surpres di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia kembali menegaskan pemerintah belum mengirim surat tersebut. Dengan demikian, hingga hari itu belum ada pengajuan resmi calon Panglima TNI dari Presiden Prabowo Subianto kepada DPR.
Kabar surpres beredar, DPR menyatakan belum menerima
Isu pergantian pucuk pimpinan TNI menguat beberapa hari terakhir. Pada Rabu malam, 7 Oktober, seorang anggota DPR menyebut surpres telah berjalan. Kabar itu memunculkan dugaan bahwa proses pergantian akan dimulai pada Kamis pagi, bahkan sebelum Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang DPR.
Namun, dalam jadwal rapat paripurna yang beredar, belum tercantum pembahasan penetapan Panglima TNI baru. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan bahwa DPR belum menerima surpres saat memberikan keterangan pada Rabu sore.
Dasco mengatakan banyak pihak menanyakan kabar surat tersebut kepada DPR. Berdasarkan informasi yang ia terima saat itu, Presiden Prabowo belum akan mengganti Panglima TNI. Ia juga menjelaskan bahwa pemanggilan perwira tinggi TNI dan Polri ke Istana pada Rabu merupakan agenda pembekalan, bukan tanda bahwa pergantian Panglima TNI segera dilakukan.
Pernyataan Bambang pada Kamis memperjelas statusnya: pemerintah belum mengirim surpres. Ia tidak menyampaikan kapan surat itu akan dikirim ataupun siapa yang mungkin diajukan sebagai calon pengganti Agus. Sampai ada pengajuan resmi, kabar mengenai nama kandidat masih berada di ranah spekulasi.
Maruli menanggapi namanya yang disebut sebagai kandidat
Nama Maruli muncul dalam pemberitaan sebagai salah satu calon yang diperbincangkan. Saat ditanya mengenai kabar tersebut di Istana, Rabu, ia tidak membantah bahwa dirinya termasuk kandidat. Namun, ia juga tidak menyatakan telah menerima penugasan atau pencalonan resmi.
“Ya, enggak apa-apa kalau calon, semua juga calon. Seluruh kepala staf calon,” kata Maruli.
Maruli bahkan tertawa ketika ditanya apakah sudah menyiapkan diri untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Respons tersebut tidak mengubah status proses: hingga Kamis, belum ada surpres yang menjadi dasar DPR membahas calon Panglima TNI.
Maruli merupakan lulusan Akademi Militer 1992. Kariernya antara lain mencakup jabatan Komandan Paspampres pada 2018–2020, Panglima Kodam IX/Udayana pada 2020–2022, dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat sejak Januari 2022 hingga November 2023. Ia kemudian menjabat KSAD.
Bagaimana proses penggantian Panglima TNI?
Penggantian Panglima TNI memiliki tahapan yang melibatkan Presiden dan DPR. Setelah Presiden mengajukan calon melalui surpres, Komisi I DPR menjalankan uji kelayakan dan kepatutan. Jika calon memperoleh persetujuan komisi, nama tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk dimintakan persetujuan DPR.
Setelah persetujuan DPR diperoleh, Presiden melantik calon terpilih. Karena itu, kabar tentang kandidat atau beredarnya informasi mengenai jadwal pembahasan belum dengan sendirinya menandakan proses resmi sudah dimulai. Surpres menjadi penanda penting bahwa pengajuan calon telah disampaikan kepada parlemen.
Agus Subiyanto masih menjabat Panglima TNI ketika pemerintah menyatakan belum mengirim surpres. Wacana pergantian mencuat setelah pergantian Kapolri berlangsung pada awal Oktober, tetapi perkembangan tersebut tidak otomatis berarti pergantian di tubuh TNI akan mengikuti pola yang sama.
Untuk saat ini, belum ada kepastian mengenai waktu pengajuan calon maupun sosok yang akan dipilih Presiden. Perkembangan berikutnya bergantung pada keputusan pemerintah dan tahapan persetujuan di DPR. Nama Maruli mungkin terus dibicarakan, tetapi keputusan resmi baru dapat dipastikan setelah proses konstitusional itu berjalan.

