Kasus Ibadah GKPI Rajeg, Aji Cahyono Jadi Tersangka

Nasional

Polresta Tangerang menetapkan Aji Cahyono Putra sebagai tersangka dalam kasus pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. Aji merupakan pria yang membawa golok saat keributan di sekitar tempat ibadah itu pada 20 September 2026.

Dalam video yang beredar, sejumlah orang meminta tempat ibadah tersebut ditutup dan menyinggung persoalan izin. Aji terlihat membawa golok, bahkan sempat menancapkannya ke tembok. Ia juga terdengar mengatakan tidak takut melawan siapa pun.

Meski sempat ada mediasi dan perdamaian antara pihak GKPI dengan massa, proses hukum tetap berjalan. Penetapan tersangka menjadi perkembangan terbaru perkara yang kini ditangani penyidik Polresta Tangerang.

Kronologi pembubaran ibadah di GKPI Rajeg

Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 20 September 2026. Keributan berlangsung di depan GKPI Rajeg, Kabupaten Tangerang. Dalam rekaman yang beredar, beberapa orang mendatangi lokasi dan meminta kegiatan ibadah dihentikan, dengan alasan terkait izin tempat ibadah.

Pada malam harinya, mediasi digelar dengan dihadiri Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Kapolresta Tangerang Kombes Andi M Indra Waspada. Pihak GKPI dan massa, termasuk Aji, disebut mencapai kesepakatan damai dalam pertemuan tersebut.

Perdamaian itu tidak menghentikan penanganan perkara. Polresta Tangerang menerima tiga laporan polisi terkait kejadian tersebut. Pada 28 September, Kasi Humas Polresta Tangerang Ipda Tri Laksono Febrianto menyatakan seluruh laporan masih didalami dan berada dalam proses penyelidikan.

Penyidik kemudian menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada 30 September 2026. Menurut informasi yang disampaikan Aliansi Pemuda untuk Toleransi Beragama (APTB), lebih dari 20 saksi telah diperiksa. Mereka berasal dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga di sekitar lokasi.

Aji dijerat pasal terkait gangguan ibadah

Status tersangka Aji tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima APTB pada 10 Oktober 2026. Polisi menyatakan penetapan tersebut dilakukan pada 9 Oktober. Kepastian itu disampaikan kepada publik oleh Ipda Tri Laksono pada 12 Oktober.

Kapolresta Tangerang Kombes Andi M Indra Waspada mengatakan Aji disangkakan melanggar Pasal 303 ayat (2) atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut mengatur tindakan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan maupun orang yang sedang beribadah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 303 ayat (2) memuat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak kategori III bagi orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengganggu atau membubarkan pertemuan keagamaan. Sementara ayat (3) mengatur ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori IV untuk perbuatan serupa terhadap orang yang sedang beribadah atau menjalankan upacara keagamaan.

Koordinator APTB sekaligus pelapor, Aditya Nugraha, menilai penetapan tersangka menunjukkan laporan yang disampaikan telah ditindaklanjuti. Namun, ia mengingatkan bahwa status tersangka bukan akhir perkara dan meminta proses hukum diteruskan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh penyidik.

Tidak ditahan, wajib lapor setiap dua hari

Polisi tidak menahan Aji setelah menetapkannya sebagai tersangka. Andi mengatakan penyidik mempertimbangkan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan tempat kejadian, sikap kooperatif Aji selama pemeriksaan, serta permohonan dari penasihat hukum dan tokoh masyarakat setempat.

Keputusan tersebut, menurut Andi, merupakan pertimbangan penyidik dan dilakukan sesuai ketentuan hukum. Meski tidak ditahan, Aji diwajibkan melapor kepada penyidik setiap dua hari sekali selama proses hukum berlangsung. Polisi juga menyebut keputusan itu dapat ditinjau dengan melihat perkembangan perkara.

Aditya mengajak warga Rajeg dan masyarakat sekitar tetap tenang serta tidak terprovokasi. Ia berharap persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dan kehidupan antarumat beragama diselesaikan melalui jalur hukum.

Polresta Tangerang menyatakan perkara akan ditangani secara profesional dan transparan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti, sementara masyarakat diminta menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing.