Karhutla: Mengapa Aset Pelaku Perlu Dirampas

Nasional

Perampasan aset pelaku pembakaran hutan dinilai perlu menjadi bagian penting dalam penegakan hukum karhutla di Indonesia. Sebab, ketika api berhasil dipadamkan, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pembukaan lahan ilegal belum tentu ikut hilang. Sementara itu, negara mengeluarkan biaya penanganan kebakaran dan masyarakat menanggung dampak kesehatan serta kerugian ekonomi.

Dalam sebuah kolom di detikNews, penegakan hukum yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku dinilai belum cukup untuk menghadapi kejahatan lingkungan bermotif keuntungan. Pembakaran yang direncanakan demi kepentingan ekonomi, menurut argumen tersebut, bukan sekadar pelanggaran lingkungan, melainkan cara memperoleh keuntungan dengan menjadikan kerusakan ekologis sebagai alat.

Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disebut sebagai momentum bagi Komisi III DPR RI untuk memperkuat penindakan terhadap kejahatan lingkungan, terutama karhutla yang melibatkan kepentingan korporasi. Tujuannya bukan hanya menghukum pihak yang terlibat, tetapi juga menjangkau kekayaan yang terkait dengan tindak pidana.

Penegakan hukum karhutla perlu menyasar keuntungan

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk menindak pembakaran hutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ancaman pidana, sanksi administratif, serta mekanisme pertanggungjawaban perdata. Tantangan yang disorot adalah efektivitas pelaksanaannya dan kemampuan negara menelusuri aset yang berhubungan dengan kejahatan.

Putusan pengadilan yang memerintahkan perusahaan membayar ganti rugi lingkungan pun tidak otomatis membuat kerugian negara pulih. Eksekusi dapat terhambat ketika aset tersebar di perusahaan terafiliasi, berada dalam kepemilikan berlapis, atau sulit dilacak karena transaksi yang kompleks. Akibatnya, hasil di ruang sidang belum tentu berujung pada pemulihan nyata.

Masalah lain muncul dalam struktur korporasi. Orang yang melakukan pembakaran secara langsung belum tentu menjadi pihak yang menikmati keuntungan terbesar. Pekerja dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara manfaat ekonomi mengalir ke bagian lain dari struktur usaha. Penegakan hukum, karena itu, perlu mampu membedakan pelaku langsung, pihak yang mengendalikan keputusan, dan penerima manfaat.

Jika hanya menyentuh pelaku di lapisan bawah, insentif ekonomi yang mendorong tindak pidana dapat tetap bertahan. Hukuman tanpa upaya mengambil keuntungan ilegal berisiko diperlakukan sebagai biaya tambahan dalam menjalankan usaha. Argumen dalam kolom tersebut menekankan bahwa pemulihan aset perlu menjadi bagian dari upaya memutus dorongan ekonomi di balik pembakaran.

Pelajaran dari penegakan hukum di Amerika Serikat

Amerika Serikat menjadi salah satu contoh bagaimana penindakan kejahatan lingkungan dapat mencakup konsekuensi finansial. Environmental Protection Agency (EPA) dan Department of Justice (DOJ) bekerja sama dalam penanganan perkara, yang dapat meliputi denda, restitusi, pemulihan, serta perampasan hasil kejahatan apabila dasar hukumnya terpenuhi.

Dalam laporan tahun fiskal 2025, EPA mencatat lebih dari 600 juta dollar AS dalam bentuk denda, restitusi, dan pemulihan berdasarkan putusan pengadilan. Nilai perampasan hasil ilegal yang dicatat dalam laporan tersebut melampaui 1 miliar dollar AS. Angka itu menggambarkan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat diarahkan pada konsekuensi finansial, bukan hanya pemidanaan individu.

Mekanisme perampasan aset di Inggris

Inggris memiliki mekanisme melalui Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). Aturan tersebut memungkinkan perampasan keuntungan tindak pidana setelah pemidanaan. Dalam keadaan tertentu, tersedia pula jalur pemulihan perdata atas harta yang terbukti berasal dari perbuatan melawan hukum tanpa harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu.

Mekanisme itu dapat digunakan untuk menelusuri aset yang disembunyikan melalui struktur perusahaan, perwalian, maupun kepemilikan lintas yurisdiksi. Sementara itu, Crime and Policing Act 2026 disebut memperkuat upaya menjaga aset sejak tahap penyidikan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan.

Perbandingan tersebut tidak berarti Indonesia dapat menyalin begitu saja sistem negara lain. Namun, pengalaman itu memberi bahan pertimbangan dalam merancang aturan yang sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum di dalam negeri. RUU Perampasan Aset, jika dibahas dengan cermat, dapat menjadi salah satu jalur untuk memastikan keuntungan dari kejahatan lingkungan tidak mudah dipertahankan.

Pada akhirnya, upaya memadamkan api tetap penting, tetapi tidak menyelesaikan persoalan apabila keuntungan dari pembakaran masih utuh. Penegakan hukum karhutla perlu berjalan beriringan dengan pemulihan kerugian dan penelusuran aset. Dengan begitu, negara tidak hanya menangani dampak kebakaran, tetapi juga memperkuat upaya mencegah kejahatan serupa kembali menguntungkan pelakunya.