Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 direncanakan cair sekaligus pada November hingga Desember. Bantuan itu diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan, dengan penyaluran melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pencairan bagi seluruh penerima.
BSU disiapkan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Nilainya Rp300.000 per bulan, tetapi tidak ditransfer setiap bulan. Pekerja yang lolos verifikasi akan menerima total Rp900.000 dalam satu kali pembayaran.
Jadwal BSU 2026 masih menunggu proses penyaluran
Kementerian Ketenagakerjaan merencanakan penyaluran bantuan pada November–Desember 2026. Rentang waktu tersebut belum berarti dana akan masuk pada awal November atau pada tanggal yang sama untuk semua pekerja. Pemerintah masih perlu memproses data calon penerima sebelum bantuan disalurkan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU merupakan upaya untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi. Dalam keterangan tertulis yang dikutip pada 1 November 2026, ia menyebut bantuan diberikan dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Yassierli.
Landasan pelaksanaan BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Pemerintah menyiapkan bantuan bagi sekitar 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun.
Syarat penerima BSU dan ketentuan batas upah
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 mengatur beberapa kriteria penerima. Calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026.
Pekerja juga harus memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau mengikuti batas upah minimum yang berlaku di wilayah tempatnya bekerja. Acuan upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponennya meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Untuk pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah menyesuaikan UMK dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Jika wilayah kerja tidak menetapkan UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak termasuk penerima BSU. Memenuhi kriteria dasar pun belum otomatis membuat pekerja ditetapkan sebagai penerima. Data tetap harus melalui verifikasi dan penetapan pemerintah.
Cara memantau status dan menghindari tautan palsu
Pekerja dapat memantau informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Pada mekanisme sebelumnya, pengecekan status BSU dapat dilakukan dengan memasukkan NIK di laman resmi Kemnaker. Namun, pekerja perlu memastikan bahwa layanan pengecekan khusus BSU 2026 sudah tersedia sebelum mencoba mengaksesnya.
Informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga dapat dipantau melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Sementara itu, PosPay bisa diperhatikan jika mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia digunakan. Pastikan informasi mengenai layanan dan cara pencairan merujuk pada pengumuman resmi pemerintah.
Waspadai tautan yang mengatasnamakan BSU dan meminta data pribadi tanpa kejelasan sumber. Jangan menyerahkan NIK, kata sandi, kode OTP, atau informasi rekening kepada situs yang tidak resmi. Pengecekan maupun pendaftaran bantuan tidak semestinya mensyaratkan biaya administrasi, dan pekerja sebaiknya menghindari tawaran yang menjanjikan kelolosan dengan imbalan uang.
Karena tanggal pencairan pasti belum diumumkan, pekerja sebaiknya tidak menjadikan kabar di media sosial sebagai patokan. Memantau kanal resmi Kemnaker dan memastikan data BPJS Ketenagakerjaan tercatat dengan benar menjadi langkah yang lebih aman sambil menunggu proses penyaluran.

