HIV/AIDS Papua Tengah Naik, KPA Diperkuat hingga 2030

Kesehatan

Kasus baru HIV dan AIDS di Papua Tengah meningkat selama tiga tahun terakhir. Data Dinas Kesehatan yang dipaparkan Reynold R. Ubra mencatat 1.300 kasus pada 2023, naik menjadi 1.591 kasus pada 2024, lalu mencapai 1.909 kasus pada 2025. Di tengah tren tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk periode 2025–2030.

Reynold, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, menyampaikan data itu dalam Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan ATM di Hotel Horison Diana, Timika, Kamis (12/11/2026). Ia menilai penguatan kelembagaan dan koordinasi diperlukan agar upaya pencegahan serta penanganan HIV dan AIDS berjalan lebih terarah.

Secara kumulatif, kasus HIV dan AIDS yang tercatat di Papua Tengah sejak 1998 hingga 2025 mencapai 24.777 kasus. Angka tersebut, menurut Reynold, menegaskan perlunya upaya yang mencakup pencegahan, penemuan kasus, pendampingan, hingga keberlanjutan pengobatan bagi orang dengan HIV (ODHIV).

Kasus HIV/AIDS Papua Tengah dan kapasitas layanan

Kapasitas layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) di provinsi itu juga bertambah. Jumlah fasilitas PDP naik dari 25 pada 2023 menjadi 29 pada 2024, kemudian mencapai 49 fasilitas sejak 2025. Papua Tengah juga memiliki 78 fasilitas tes HIV dan 15 fasilitas pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA).

Namun, bertambahnya fasilitas perlu diikuti akses yang lebih baik, mutu layanan, serta kesinambungan pengobatan. Upaya menemukan kasus, misalnya, perlu terhubung dengan pendampingan dan layanan pengobatan agar pasien dapat menjalani perawatan secara berkelanjutan.

Reynold menekankan bahwa penanggulangan HIV dan AIDS tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah perlu membangun kerja sama lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, komunitas, lembaga keagamaan, dan sektor pendidikan.

KPA Papua Tengah ditetapkan untuk periode 2025–2030

Kelembagaan KPA Papua Tengah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/69 Tahun 2025 tentang KPA Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2030. Reynold menyebut keputusan Gubernur Meki Fritz Nawipa itu sebagai bentuk perhatian serius pemerintah daerah terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.

“KPA ini merupakan amanat peraturan yang berlaku saat ini namun hanya sedikit Provinsi yang membentuk KPA ini. Termasuk di seluruh Tanah Papua, hanya di Provinsi Papua Tengah yang memiliki komitmen membentuk KPA ini,” ujar Reynold.

Menurut dia, keputusan tersebut menjadi landasan koordinasi di tingkat provinsi. Peran KPA mencakup mobilisasi sumber daya, kerja sama lintas sektor dan antardaerah, penguatan kelompok masyarakat sipil, fasilitasi KPA kabupaten, serta pemantauan dan pelaporan.

Penguatan koordinasi itu dinilai penting karena kebutuhan penanggulangan tidak berhenti pada penyediaan layanan medis. KPA juga dapat menghubungkan pemerintah dengan berbagai pihak yang berperan dalam edukasi, penjangkauan, pendampingan, dan dukungan bagi ODHIV.

Social contracting dan ukuran keberhasilan program

Salah satu pendekatan yang dibahas dalam lokakarya adalah social contracting, yakni pelibatan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan. Organisasi tersebut dapat membantu edukasi dan penjangkauan kelompok berisiko, mendampingi pasien, memfasilitasi tes dan rujukan, serta mendukung kepatuhan pengobatan.

Reynold menyampaikan bahwa kerja sama dapat menggunakan mekanisme sesuai ketentuan pengelolaan keuangan dan pengadaan pemerintah. Swakelola Tipe III, kata dia, dapat dipertimbangkan selama memenuhi persyaratan, memiliki perencanaan yang jelas, serta disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai.

Pembiayaan juga perlu direncanakan secara terintegrasi melalui sumber yang sah, termasuk APBN, APBD, Dana Otonomi Khusus, atau sumber lain sesuai kewenangan dan peruntukannya. Dengan demikian, dukungan bagi program tidak hanya bergantung pada satu jalur pendanaan.

Keberhasilan, lanjut Reynold, tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan. Pemerintah perlu melihat hasil layanan, seperti peningkatan akses tes HIV, percepatan memulai terapi antiretroviral (ARV), keberlanjutan pengobatan, peningkatan pemeriksaan viral load, dan tercapainya supresi virus.

Dengan kasus baru yang terus bertambah, KPA periode 2025–2030 menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kerja bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan delapan kabupaten. Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi, kapasitas layanan, dan kemitraan masyarakat benar-benar menjangkau kebutuhan warga secara berkelanjutan.