Kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan cabai hijau mendorong inflasi Sumatera Barat pada Oktober 2026. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan provinsi itu mencapai 3,97 persen, naik dari 3,50 persen pada September. Secara bulanan, inflasi juga meningkat menjadi 0,86 persen dari 0,60 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan tekanan bulanan terutama datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi 2,38 persen dengan andil sebesar 0,80 persen terhadap inflasi Oktober.
Secara kumulatif, inflasi Sumbar sejak Januari hingga Oktober 2026 tercatat 2,70 persen. BI menyebut angka tersebut masih berada pada level yang relatif terjaga, meski lonjakan harga pangan, khususnya cabai, perlu diwaspadai.
Cabai merah menjadi penyumbang terbesar
Di antara komoditas pangan, cabai merah memberikan tekanan paling besar. Harganya naik 40,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan menyumbang 0,92 persen terhadap inflasi bulanan Sumbar.
Kenaikan harga cabai merah terjadi di seluruh kabupaten dan kota sampel Indeks Harga Konsumen (IHK). Kota Padang mencatat inflasi cabai merah tertinggi, yakni 44,56 persen. Sementara itu, andil inflasi terbesar dari komoditas tersebut tercatat di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,63 persen.
BI mengaitkan kenaikan harga cabai dengan tingginya permintaan dari luar daerah, sementara pasokan nasional berkurang akibat dampak El Niño. Produksi di sejumlah sentra cabai Sumbar juga terganggu oleh curah hujan tinggi dan cuaca yang tidak menentu. Kondisi itu menurunkan hasil panen, bahkan menyebabkan gagal panen di sebagian lahan.
Tekanan inflasi turut datang dari cabai rawit, cabai hijau, ikan cakalang atau sisik, serta biaya pendidikan di akademi dan perguruan tinggi. Namun, kenaikan yang lebih tinggi tertahan oleh turunnya harga beberapa bahan pangan dan normalisasi tarif angkutan udara.
Pasokan dan harga berbeda antarwilayah
Komoditas yang menahan inflasi bulanan antara lain daging ayam ras, bawang merah, angkutan udara, ikan serai, dan kentang. Menurut BI, penurunan harga daging ayam dan bawang merah mencerminkan pasokan yang membaik dibandingkan periode sebelumnya. Normalisasi tarif penerbangan juga mengurangi tekanan harga.
Jika dilihat secara tahunan, inflasi Sumbar terutama dipengaruhi harga beras, bensin, cabai merah, daging ayam ras, dan ikan cakalang atau sisik. Sebaliknya, deflasi bawang merah, telur ayam ras, kentang, wortel, dan jahe menahan laju inflasi. Perkembangan itu menunjukkan penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura masih membantu meredam tekanan.
Seluruh kabupaten dan kota sampel IHK di Sumbar mengalami inflasi pada Oktober. Kabupaten Pasaman Barat mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,42 persen, disusul Kota Padang 0,78 persen, Kabupaten Dharmasraya 0,59 persen, dan Kota Bukittinggi 0,55 persen.
Untuk inflasi tahunan, posisi tertinggi ditempati Kabupaten Dharmasraya sebesar 5,25 persen. Berikutnya Pasaman Barat sebesar 4,61 persen, Kota Bukittinggi 3,83 persen, dan Kota Padang 3,60 persen. Dharmasraya juga mencatat inflasi kumulatif tertinggi, yakni 4,38 persen.
BI perkuat upaya stabilisasi pangan
Menghadapi tekanan harga komoditas hortikultura, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BI memperkuat sejumlah langkah stabilisasi. Upaya itu mencakup Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah, serta penguatan neraca pangan.
BI dan TPID juga memfasilitasi pertemuan antara kelompok tani champion, pembeli atau off-taker, dan mitra logistik. Koordinasi dengan sentra produksi cabai diperkuat agar pasokan tersedia ketika permintaan meningkat menjelang akhir tahun.
Tekanan inflasi masih perlu dicermati seiring curah hujan yang tinggi dan potensi kenaikan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, BI memperkirakan inflasi mulai mereda pada November 2026, sejalan dengan dimulainya panen di Solok, Tanah Datar, Dharmasraya, dan Pasaman Barat, serta dukungan pasokan dari luar daerah, termasuk Sumatera Utara.
Hingga akhir 2026, inflasi Sumbar diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi satu persen. Perkiraan tersebut bergantung pada upaya menjaga ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi, terutama saat kebutuhan masyarakat meningkat pada akhir tahun.

